Pemkab Pekalongan Genjot Efisiensi Energi Lewat Program POME, Seluruh OPD Wajib Lapor Penggunaan Listrik hingga BBM

PEKALONGAN | rakyatcerdas.my.id – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memperkuat langkah efisiensi energi di lingkungan perkantoran melalui sosialisasi dan diklat program POME atau Pelaporan Online Manajemen Energi, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Nanang Wibowo, guna memberikan pemahaman teknis kepada seluruh admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mekanisme pelaporan penggunaan energi secara berkala.

Asisten Perekonomian Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidin, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan maupun sektor industri.

Menurutnya, melalui aplikasi POME, seluruh instansi pemerintah diwajibkan melakukan pelaporan terhadap pemakaian berbagai sumber energi yang digunakan dalam aktivitas perkantoran sehari-hari.

“Program ini merupakan bentuk pengawasan sekaligus evaluasi terhadap penggunaan energi di lingkungan kantor pemerintah. Jadi nanti semua OPD, termasuk kecamatan, wajib melaporkan sejauh mana pelaksanaan efisiensi energi di kantor masing-masing,” ujar Anis Rosidin saat memberikan keterangan dalam kegiatan tersebut.

Ia menuturkan, pelaporan yang dilakukan tidak hanya mencakup penggunaan listrik, tetapi juga penggunaan air, bahan bakar minyak (BBM), pendingin ruangan atau AC, jaringan internet, bandwidth, hingga berbagai kebutuhan energi lain yang menunjang operasional perkantoran.

Dalam sistem tersebut, lanjutnya, setiap instansi nantinya memiliki indikator dan grafik capaian efisiensi yang dapat dipantau secara berkala. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan terintegrasi mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga kementerian terkait di tingkat nasional.

“Semua ada indikatornya. Jadi nanti terlihat apakah suatu kantor berhasil melakukan penghematan atau justru penggunaan energinya meningkat. Ini sifatnya nasional dan terintegrasi,” jelasnya.

Anis menegaskan bahwa program POME berbeda dengan program reformasi birokrasi maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Jika reformasi birokrasi berorientasi pada tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas, maka POME lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi penggunaan energi.

Meski demikian, ia menyebut program tersebut tetap memiliki keterkaitan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern.

“Kalau reformasi birokrasi dan SAKIP muaranya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Nah kalau POME ini fokusnya pada efisiensi energi, tetapi secara tidak langsung tetap mendukung reformasi birokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh OPD dapat mulai membangun budaya hemat energi di lingkungan kerja masing-masing. Langkah sederhana seperti mematikan lampu, AC, maupun keran air saat tidak digunakan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, kebiasaan kecil tersebut apabila dilakukan secara konsisten akan berdampak besar terhadap penghematan penggunaan energi pemerintah.

“Misalnya lampu yang tidak dipakai harus dimatikan, AC juga begitu. Air jangan sampai terbuang percuma. Semua itu nanti ada hitungannya dalam indikator efisiensi,” imbuhnya.

Sementara itu, narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Nanang Wibowo, memberikan pemaparan teknis mengenai mekanisme penginputan data dalam aplikasi POME, termasuk tata cara pelaporan dan parameter penilaian efisiensi energi.

Kegiatan tersebut diikuti para admin OPD dan perwakilan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah berharap implementasi program itu mampu meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengelolaan energi yang lebih bijak, efektif, dan berkelanjutan di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah.