Forum Lintas Wartawan Kabupaten Pekalongan Siapkan "Ngopi Bareng" Plt. Bupati, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Media Demi Transparansi Publik

KAJEN | RAKYATCERDAS.MY.ID – Forum Lintas Wartawan Kabupaten Pekalongan (FLW-KP) mengambil langkah strategi dalam memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan insan pers melalui penyelenggaraan kegiatan bertajuk "Ngopi Bareng Plt. Bupati Pekalongan Bersama Insan Pers: Menguatkan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Media sebagai Pilar Demokrasi dan Pembangunan Daerah." Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026, pukul 10.00 WIB di Sate Kambing Muda Hj. Etik, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. 

Kegiatan ini merupakan inisiatif Forum Lintas Wartawan Kabupaten Pekalongan sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka, harmonis, dan konstruktif antara jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan para jurnalis dari berbagai media. Dalam surat permohonan resmi yang ditandatangani Ketua Forum Lintas Wartawan Winoto Jamin dan Sekretaris M. Daswardi D., SH, dijelaskan bahwa forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang pertemuan informal, melainkan ruang dialog yang diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan positif dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik. 

Undangan tersebut ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS, MS, beserta sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Diskominfo, Inspektur Daerah, Kepala BPBD, Kepala BPKD, hingga Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan. Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi lintas sektor dengan kalangan media sebagai mitra strategi pembangunan daerah. 

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa media massa memiliki posisi yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Pers tidak hanya menjalankan fungsi penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial, media edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat yang dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, serta dipercaya publik. 

Forum Lintas Wartawan juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang menjadi perhatian para jurnalis di Kabupaten Pekalongan. Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi di lapangan adalah belum optimalnya keterbukaan informasi publik dari sejumlah OPD. Wartawan masih menemui kendala ketika melakukan konfirmasi hingga memperoleh data yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, forum tersebut berharap pemerintah daerah semakin mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun kehumasan agar pelayanan informasi kepada publik dapat berjalan lebih cepat, akurat, profesional, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Selain persoalan keterbukaan informasi, forum juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan yang profesional. Bentuk perhatian tersebut diharapkan diwujudkan melalui pelatihan jurnalistik, forum diskusi rutin, fasilitasi kegiatan edukatif, perlindungan keselamatan kerja wartawan, hingga kerja sama publikasi yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Menurut forum, wartawan yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. 

Dalam narasi yang disiapkan untuk kegiatan tersebut, Forum Lintas Wartawan Kabupaten Pekalongan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Setiap pemberitaan yang dipublikasikan, menurut forum, akan tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, independensi, verifikasi fakta, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial demi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. 

Forum tersebut juga menyampaikan harapan khusus kepada Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman yang memiliki latar belakang sebagai mantan wartawan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memahami dinamika dan tantangan profesi jurnalistik sehingga diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis, profesional, serta saling menghormati antara pemerintah dan media. 

Selain itu, Forum Lintas Wartawan menekankan pentingnya pelayanan informasi yang setara bagi seluruh wartawan tanpa membedakan asal media maupun organisasi profesi. Seluruh insan pers yang bekerja sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik diharapkan memperoleh akses yang sama sehingga tercipta iklim komunikasi informasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun media. 

Sebagai bentuk komitmen bersama, forum juga mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain membangun komunikasi rutin antara pemerintah daerah dan insan pers, mengoptimalkan fungsi PPID, memberikan akses informasi yang setara kepada seluruh media, mengedepankan klarifikasi sebelum pemberitaan diterbitkan, menolak penyebaran hoaks dan informasi yang belum terverifikasi, meningkatkan kompetensi jurnalis melalui pendidikan dan pelatihan, serta menjadikan media sebagai mitra pembangunan yang kritis, tujuan, profesional, dan solutif. 

Kegiatan tersebut akan menghadirkan puluhan surat kabar dari berbagai media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media berani yang bertugas di Kabupaten Pekalongan. Kehadiran berbagai unsur media diharapkan semakin memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 

Melalui forum “Ngopi Bareng” ini, Forum Lintas Wartawan Kabupaten Pekalongan berharap dapat terbangun komunikasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan insan pers, sehingga mampu melahirkan sinergi yang produktif dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan Kabupaten Pekalongan yang semakin maju, transparan, akuntabel, berintegritas, dan kesimpulan.