Polda Jateng Turun Tangan Berantas TB Paru, Ribuan Kasus di Jawa Tengah Jadi Alarm Serius

JAWA TENGAH | rakyatcerdas.my.id — Di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular yang masih membayangi masyarakat Indonesia, langkah Polda Jawa Tengah meluncurkan program “Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru” menjadi sinyal kuat bahwa penanganan kesehatan publik kini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sektor medis semata.

Program tersebut hadir sebagai bentuk dukungan konkret terhadap agenda nasional eliminasi Tuberkulosis (TB) di Indonesia, sekaligus memperlihatkan transformasi pendekatan institusi kepolisian yang mulai bergerak lebih humanis, preventif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Dalam siaran pers Bidang Humas Polda Jateng pada Sabtu (23/5/2026), Kabiddokkes Polda Jateng, Agung Hadi Wijanarko mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi situasi darurat TB yang memerlukan keterlibatan lintas sektor secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, berdasarkan data nasional, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi kasus TB di dunia setelah India dengan jumlah penderita aktif mencapai sekitar satu juta jiwa. Angka tersebut bahkan menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TB global.

“Ini bukan sekadar persoalan statistik kesehatan, tetapi persoalan kemanusiaan dan kualitas hidup masyarakat. Ketika angka kasus masih tinggi, maka negara harus hadir melalui seluruh instrumen yang dimiliki,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingkat keberhasilan program penanganan TB nasional saat ini memang telah mencapai sekitar 86 persen. Namun demikian, cakupan tracing atau penemuan kasus baru masih berada di angka 77 persen sehingga dinilai belum optimal dalam memutus rantai penularan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan kuat perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan unsur kepolisian hingga tingkat desa melalui peran Bhabinkamtibmas.

Lebih lanjut, data Situasi Tuberkulosis Indonesia Tahun 2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus TB paru tertinggi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jumlah kasus TB di Jawa Tengah tercatat mencapai 105.428 kasus. Angka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman TB masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan.

Bahkan, pada data sebaran kasus aktif tahun 2026, lima daerah di Jawa Tengah tercatat menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi, yakni Kabupaten Brebes sebanyak 8.291 kasus, Kabupaten Banyumas sebanyak 7.517 kasus, Kabupaten Tegal sebanyak 6.750 kasus, Kota Semarang sebanyak 6.390 kasus, serta Kabupaten Cilacap sebanyak 6.261 kasus.

Melihat tingginya angka tersebut, Polda Jateng kemudian menggulirkan sejumlah langkah konkret melalui program “Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru”. Salah satunya adalah pelatihan tracer TB kepada para Bhabinkamtibmas agar aparat kepolisian di tingkat bawah dapat ikut membantu mendeteksi dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar TB.

Tidak hanya itu, program tersebut juga disertai peluncuran buku saku pedoman tracer TB bagi Bhabinkamtibmas, penyediaan KIT TB Paru, hingga pengoperasian mobil dan motor jemput pasien TB guna mempermudah akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Artanto menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan TB merupakan bagian dari tanggung jawab sosial institusi sekaligus bentuk penguatan pendekatan humanis Polri di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Bhabinkamtibmas tidak hanya sebatas menjaga keamanan lingkungan, namun juga dapat menjadi ujung tombak edukasi dan deteksi dini persoalan sosial maupun kesehatan yang berkembang di masyarakat.

“Program ini merupakan bentuk kolaborasi dan kepedulian Polri dalam mendukung eliminasi TB di Indonesia. Kami mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai tracer di lapangan untuk membantu menemukan kasus lebih dini, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan penderita TB memperoleh akses pengobatan yang tepat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan TB tidak dapat diselesaikan hanya oleh tenaga kesehatan atau pemerintah semata. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar penularan dapat ditekan secara maksimal.

“Melalui sinergi lintas sektor, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB semakin meningkat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan angka penularan dapat ditekan,” tegasnya.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu inovasi sosial institusi kepolisian yang mulai bergerak lebih adaptif terhadap persoalan masyarakat. Jika selama ini Polri lebih identik dengan fungsi penegakan hukum dan keamanan, maka pendekatan kesehatan preventif seperti ini menunjukkan adanya perluasan peran institusi negara dalam menjaga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, TB paru sendiri masih menjadi penyakit menular yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal, penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas ekonomi keluarga, kualitas sumber daya manusia, hingga stabilitas sosial masyarakat secara luas.

Karena itu, langkah Polda Jateng dinilai bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa perang melawan TB membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, tenaga kesehatan, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.