Lanjutan Polemik ADD Pekalongan, Forlindo Jaya Tekankan Penegak Hukum Harus Serius Selidiki Perbup

Pekalongan | rakyatcerdas.my.id – Polemik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pekalongan terus bergulir dan memasuki babak baru. Setelah sebelumnya muncul dugaan kejanggalan dalam pengalokasian anggaran, kini sorotan mengarah pada pentingnya langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menelusuri regulasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP Forlindo Jaya, Sakdullah, S.Hi., kembali angkat bicara menanggapi situasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak boleh setengah hati, mengingat menyangkut kepentingan masyarakat desa secara luas.

“Penekanannya simpel saja, penegak hukum harus serius melakukan penyelidikan terhadap peraturan bupati yang terkesan politis, sehingga transparansi anggaran ini menjadi dipertanyakan,” ujar Sakdullah, kamis, 9 April 2026.

Kesan Politis dalam Kebijakan Anggaran

Menurut Sakdullah, munculnya perbedaan alokasi ADD antar desa tanpa penjelasan yang memadai telah memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia menambahkan, regulasi seperti Peraturan Bupati Nomor 83 dan 84 Tahun 2024 seharusnya menjadi instrumen yang menjamin keadilan dan transparansi dalam distribusi anggaran desa. Namun jika dalam implementasinya justru menimbulkan kesan adanya kepentingan tertentu, maka hal tersebut perlu dikaji secara serius.

“Ketika kebijakan anggaran menimbulkan kesan politis, di situlah pentingnya pengawasan. Jangan sampai muncul dugaan adanya perlakuan yang tidak adil antar desa,” tegasnya.

Dorongan Penyelidikan Mendalam

Sakdullah menekankan bahwa aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai aturan. Ia berharap ada langkah konkret berupa penyelidikan menyeluruh untuk menguji apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyusunan maupun implementasi peraturan tersebut.

Menurutnya, kejelasan dari sisi hukum akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan kepala desa dan masyarakat.

“Kalau semuanya sesuai aturan, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum. Ini demi menjaga keadilan dan akuntabilitas,” imbuhnya.

Transparansi Jadi Kunci

Lebih jauh, Sakdullah mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya ADD, merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan di tingkat akar rumput, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menegaskan bahwa Forlindo Jaya akan terus mengawal perkembangan isu ini hingga ada kejelasan yang dapat diterima semua pihak.

“Kami ingin ada kepastian dan keterbukaan. Jangan sampai desa menjadi korban dari kebijakan yang tidak jelas dasar perhitungannya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, polemik ADD di Kabupaten Pekalongan masih menjadi perhatian berbagai pihak. Para kepala desa dan masyarakat pun berharap ada penjelasan resmi serta langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mengakhiri polemik yang berkepanjangan ini.