KPK Periksa Pimpinan DPRD Pekalongan, Kasus Fadia Arafiq Kian Bergulir

Pekalongan | rakyatcerdas.my.id – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq. Pemeriksaan dilakukan secara maraton dengan menyasar berbagai pihak yang diduga mengetahui alur perkara tersebut.

Pada Senin (20/4) siang, giliran unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan yang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Pemeriksaan berlangsung di Mapolres Pekalongan Kota, yang menjadi lokasi sementara kegiatan penyidikan di daerah.

Salah satu yang terlihat hadir adalah M Asror atau yang dikenal dengan sapaan Ruben Prabu Faza. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, ia juga merupakan Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan.

Ruben diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait perkara yang tengah didalami KPK. Ia datang didampingi sejumlah kuasa hukum untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam proses penyidikan ini, Ruben disebut-sebut berpotensi menjadi saksi kunci atau saksi mahkota, mengingat keterkaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Sebelum terjun ke dunia politik dan dilantik sebagai anggota DPRD, Ruben diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Direktur di PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), sebuah perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan keluarga Bupati nonaktif Fadia Arafiq. Posisi tersebut dinilai memberikan informasi penting bagi penyidik dalam mengurai dugaan praktik korupsi, khususnya terkait sistem outsourcing yang kini menjadi fokus penyelidikan.

Wakapolres Pekalongan Kota, Akhwan Nadzirin, menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan oleh penyidik KPK akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan.

“Pemeriksaan oleh penyidik KPK dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 22 April 2026 di Mapolres Pekalongan Kota,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pihak kepolisian hanya memberikan dukungan fasilitas tempat guna menunjang kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Sejauh ini, penyidik KPK telah memeriksa sedikitnya 65 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Mereka terdiri dari berbagai jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala dinas, hingga ajudan.

Pemeriksaan yang masif ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Publik pun kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus yang menjadi sorotan di Kabupaten Pekalongan tersebut.