Forkopimda Kabupaten Pekalongan Matangkan Kesiapan Hadapi Kontinjensi, Antisipasi Dinamika Kamtibmas Jelang May Day

Pekalongan | rakyatcerdas.my.id — Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah dinamika yang terus berkembang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kesiapan menghadapi situasi kontinjensi, Kamis (2/4/2026) siang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Polres Pekalongan dengan melibatkan unsur pimpinan daerah serta berbagai stakeholder terkait.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., Kasatpol PP Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, hingga jajaran Pejabat Utama Polres Pekalongan.

Dalam arahannya, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menegaskan pentingnya soliditas dan koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Ia menekankan bahwa seluruh pihak harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing demi menjaga kondusivitas wilayah.

Menurutnya, meskipun sempat beredar isu terkait rencana kenaikan harga BBM pada awal April, pemerintah telah memastikan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan. Namun demikian, potensi gejolak sosial tetap perlu diantisipasi secara matang.

“Sinergitas antar stakeholder menjadi kunci agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kondusifitas wilayah,” tegasnya.

Kapolres juga menyoroti meningkatnya potensi kerawanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Tahun ini, kompleksitas dinilai lebih tinggi akibat adanya sejumlah isu nasional, termasuk program pemerintah dan kasus kekerasan terhadap aktivis, yang berpotensi memicu reaksi di tingkat daerah. Selain itu, isu lokal seperti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan juga diperkirakan akan menjadi salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa.

Sebagai langkah penguatan pengamanan, Polres Pekalongan mendorong optimalisasi penggunaan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis. Namun, masih terdapat sejumlah lokasi yang belum terpasang perangkat tersebut, seperti Simpang Empat Alun-Alun Kajen, Simpang Tiga Damkar, hingga kawasan sekitar Kejaksaan dan Bawaslu. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Bojong, Wiradesa, Wonopringgo, dan Tugu Nol Kilometer Kajen telah lebih dahulu dilengkapi CCTV.

Kapolres berharap seluruh stakeholder dapat mendukung integrasi sistem CCTV daerah dengan Mabes Polri, sehingga pemantauan situasi dapat dilakukan secara real-time dan respons terhadap potensi gangguan dapat lebih cepat dilakukan.

Selain itu, berbagai langkah preventif juga telah dilakukan oleh Polres Pekalongan, mulai dari latihan rutin Dalmas, rencana simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan silaturahmi. Upaya lain yang dikembangkan adalah pembentukan jaringan “pagar mangkok” sebagai bagian dari penguatan deteksi dini berbasis masyarakat.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Adam Teguh Arisianto menyoroti pentingnya pengelolaan isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memicu instabilitas sosial. Ia mengingatkan bahwa berbagai isu strategis, baik dari kebijakan pemerintah pusat, keamanan nasional, hingga kasus-kasus lokal, harus disikapi secara bijak dan terukur.

Ia juga memprediksi adanya potensi aksi massa selama bulan April dengan pola yang menyerupai kejadian pada Agustus 2025, sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh pihak untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa stabilitas daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, perbaikan infrastruktur, serta kemudahan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi langkah Polres Pekalongan dalam membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan gedung DPRD baru akan ditunda selama dua tahun sebagai bentuk penyesuaian kebijakan di tengah kondisi saat ini.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya pasca peristiwa OTT yang menjadi perhatian publik.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pergeseran anggaran untuk kepentingan masyarakat, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar.

“Kami berkomitmen untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan semua pihak sangat kami harapkan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga akan memperkuat komunikasi dengan serikat buruh menjelang May Day, serta berupaya menyelesaikan berbagai persoalan strategis seperti pertanahan, infrastruktur, hingga penanganan banjir. Permasalahan di Desa Randumuktiwaren juga ditargetkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen di Kabupaten Pekalongan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dalam kondisi aman, kondusif, dan terkendali di tengah berbagai dinamika yang berkembang.