Demo Damai Sembungjambu: 70 Warga Datang Nanya, Jawaban Malah Bikin Tambah Tanya !

rakyatcerdas.my.id | Pekalongan — Balai Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/04/2026) mendadak ramai. Bukan karena ada pasar dadakan atau dangdutan, melainkan aksi demo damai dari sekitar 70 warga yang datang dengan satu tujuan: minta kejelasan, bukan sekadar penjelasan.

Dengan membawa spanduk dan suara lantang, warga menyuarakan berbagai tuntutan yang selama ini katanya “ngendon” tanpa kepastian. Mulai dari transparansi anggaran sampai urusan BUMDes, semuanya dibongkar bak koper lama yang baru diingat isinya.

Aparat kepolisian dan TNI pun tampak berjaga di sekitar lokasi. Pengamanan dilakukan di luar hingga ke dalam gedung balai desa. Situasi tetap aman, meski suasana sempat naik tensinya seperti air mendidih mau bikin mie instan.

Setibanya di lokasi, para pendemo disambut langsung oleh Camat Bojong Farid Abdul Khakim, S.STP., M.M, Kepala Desa Sembungjambu Carimun, Kapolsek Bojong, dan Danramil Bojong. Dialog pun dibuka, tapi dengan sistem “limited edition”—hanya 20 warga yang boleh masuk ke aula, sisanya harus rela “nonton dari luar”.

Acara resmi dimulai pukul 10.15 WIB, dibuka oleh camat. Awalnya suasana santai, bahkan sempat terlihat seperti forum silaturahmi biasa. Tapi begitu sesi tanya jawab dimulai, suasana berubah jadi lebih serius—bahkan cenderung panas.

Warga tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa daftar tuntutan yang cukup “nendang”, di antaranya:

1. Transparansi anggaran desa
2. Pembangunan infrastruktur jalan
3. Program kerja desa terkait RPJM dan RKPDes
4. Laporan realisasi APBDes sejak 2019
5. Data penerima bansos
6. Program PTSL
7. Pajak PBB warga tertunggak
8. Inventaris aset desa
9. Program dan anggaran BUMDes RKP Desa 2026

Ibarat ujian, ini bukan pilihan ganda—semuanya harus dijawab.

Namun memasuki pukul 10.52 WIB, suasana mulai memanas. Beberapa warga merasa jawaban dari pihak pemerintah desa kurang sinkron. Bahkan ada kesan “jawaban beda server”, antara Kepala Desa Carimun dan Sekretaris Desa Sri Susanti yang memberikan penjelasan secara bergantian.

“Jawabannya kok nggak nyambung, kayak ngobrol tapi beda topik,” celetuk salah satu peserta, yang langsung disambut gumaman setuju dari warga lain.

Salah satu warga RT 09, Royi, ikut angkat bicara. Ia menyoroti soal Musyawarah Dusun (Musdus) yang menurutnya hanya pernah dilakukan sekali di awal masa jabatan Kepala Desa Carimun.

“Setahu saya, Musdus itu cuma sekali waktu periode pertama. Setelah itu? Ya nggak pernah dengar lagi. Padahal itu penting buat aspirasi warga,” ujar Royi dengan nada heran.

Pernyataan itu pun langsung menyita perhatian peserta forum. Musdus yang seharusnya jadi wadah komunikasi warga, justru disebut-sebut seperti “acara musiman”—muncul sekali lalu hilang tanpa kabar.

Meski suasana sempat memanas, aksi tetap berjalan damai. Tidak ada kericuhan, hanya adu argumen dan saling kejar penjelasan. Aparat pun tetap sigap mengawal jalannya kegiatan hingga selesai.

Aksi ini menjadi gambaran bahwa warga kini tidak lagi diam. Mereka mulai aktif mengawal jalannya pemerintahan desa. Harapannya, forum seperti ini tidak hanya jadi ajang “curhat berjamaah”, tapi benar-benar menghasilkan solusi yang nyata.

Karena kalau pertanyaan sudah banyak tapi jawaban masih muter-muter… ya warga bisa makin pusing. Bukan dapat solusi, malah dapat PR baru.